BerandaUncategorizedDPRD Lamongan Ketok Persetujuan Raperda APBD 2027 Fokus Pemerataan Infrastruktur, Ekonomi dan...

DPRD Lamongan Ketok Persetujuan Raperda APBD 2027 Fokus Pemerataan Infrastruktur, Ekonomi dan Lingkungan

Lamongan, Barra22.com – Gedung DPRD Lamongan kembali menggelar rapat paripurna kemarin 16/11/2026 di pimpin langsung Ketua DPRD Lamongan Drs. M. Freddy Wahyudi, SE. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lamongan beserta wakilnya dan sejumlah anggota dewan lainnya juga forkopimcam. Dalam rapat paripurna tersebut secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Lamongan 2027.

Diungkapkan Bupati Lamongan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp. 2,9 triliun, dengan belanja daerah Rp. 2,9 triliun. Dikatakan beliau, postur anggaran tersebut mengarahkan kebijakan pada 3 (tiga) prioritas utama, yakni penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tema Kabupaten Lamongan tahun 2027 yakni Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan pengungkit pertumbuhan ekonomi dan menopang keberlanjutan pembangunan,” ujar Pak Yes ( sapaan Bupati Lamongan ).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027 yang berisi 10 usulan judul Rencana Peraturan Daerah. Sepuluh usulan ini terdiri dari 4 usulan inisiatif DPRD dan 6 usulan Pemkab Lamongan.

Adapun 4 usulan DPRD meliputi perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sedangkan 6 usulan dari pemerintah daerah meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan tahun 2025-2045 Kabupaten Lamongan, dan perubahan ke-5 atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan.

Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, SE., menyatakan persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran ( Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) guna memastikan setiap pos anggaran berpihak pada kepentingan publik.

” Setelah melalui tahapan pembahasan yang mendalam dan mencermati berbagai masukan dari fraksi lainnya, DPRD Lamongan menyetujui Raperda APBD tahun 2027 ditetapkan sebagai Perda. Guna menjawab kebutuhan masyarakat pada sektor ekonomi, infrastruktur, ” jawabnya tegas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lamongan ini, juga menekankan bahwa pihak Legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat supaya anggaran 2027 mendatang berjalan secara efektif, transparan, dan tepat pada sasaran.

(Fat)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

- Advertisment -spot_img

Recent Comments